Apa arti demokrasi: sebagai apa demokrasi itu muncul?
Demokrasi seharusnya menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa menuju keadilan dan kesejahteraan. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan hal yang berbeda, Indonesia Gelap Tanpa Cahaya Keadilan bukan sekadar metafora (kiasan), melainkan potret buram dari sistem yang seharusnya bekerja untuk rakyat, tetapi justru dikuasai oleh kepentingan segelintir elite. Otokrasi dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang menuntut orang lain untuk patuh tanpa harus memperdulikan suara atau aspirasi warga negaranya: lebih pas dalam menggambarkan Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang Otoriter. Saat ini apakah Demokrasi Pancasila masih berlaku dengan nilai-nilainya, atau hanya sebatas konsep tanpa implementasi nyata?
Demokrasi Pancasila adalah paham sosialisme dan komunisme yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Pancasila merupakan dasar dari terbentuknya negara demokrasi yang ada di Indonesia, bersumber pada nilai-nilai yang tertanam dari diri sebuah bangsa: seperti, Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, kerakyatan dan keadilan, yang berasas memprioritaskan kesejahteraan wargan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata telah memiliki rupa yang berbeda seiring dengan perubahan wajah perpolitikan di negeri ini dalam berdemokrasi. Beranjak dalam pernyataan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah suatu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.“ Sistem demokrasi yang hingga kini masih tertulis dalam bentuk pemerintahan Indonesia, namun tidak dengan kenyataannya. Demokrasi yang fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat, yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik.
Kebijakan tanpa rasional
Kini Indonesia dikejutkan dengan fenomena dari kebijakan efisiensi yang yang dikeluarkan rezim Prabowo, yang lagi – lagi tidak pro kepada rakyat dari PPN naik 12%, beranjak terhadap pemangkasan. Melalui PP nomor 1 tahun 2025 anggaran yang berdampak pada kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat masih harus mendapat perhatian utama sehingga kebutuhan dan harapan dipenuhi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan kemajuan suatu bangsa, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki semangat penuh dalam pendidikan. Justru dipotong dengan dalih untuk efisiensi dan pengalokasian dana yang difokuskan pada salah satu program seperti, makan bergizi gratis (MBG). Logic of thinking: tanpa adanya pemikiran rasional terhadap dampak yang ditimbulkan.Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa maju hanya dengan makanan bergizi, tanpa didukung pendidikan yang berkualitas? Program yang seharusnya bermanfaat justru berdampak negatif bagi mereka.
Indonesia Gelap
Indonesia Gelap bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan refleksi dari realitas yang terus terjadi di negeri ini. Ironi dalam sistem pemerintahan yang mengklaim demokrasi, tetapi dalam praktiknya cenderung oligarkis. Keputusan-keputusan yang seharusnya berpihak pada rakyat justru lebih banyak menguntungkan segelintir elite. Ketidakadilan yang semakin membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Korupsi yang merajalela, membuat rakyat semakin sulit mendapatkan hak-hak dasar mereka. Pendidikan mahal, layanan kesehatan minim, dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit menambah penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, mereka yang berada di puncak kekuasaan terus menumpuk kekayaan dan hidup dalam kemewahan yang tidak tersentuh oleh krisis yang dialami rakyat biasa.Mengharap datangnya cahaya dari kegelapan
Indonesia Gelap adalah potret nyata dari bangsa yang merindukan keadilan, namun, harapan belum sepenuhnya padam. Cahaya itu masih bisa datang jika ada kesadaran kolektif untuk menuntut perubahan. Perlawanan terhadap ketidakadilan harus terus digelorakan, baik melalui kritik sosial, gerakan masyarakat, maupun partisipasi aktif dalam sistem demokrasi. Jika tidak, kegelapan ini akan semakin pekat, dan Indonesia yang kita cintai hanya akan menjadi negeri yang kaya sumber daya tetapi miskin kesejahteraan. Bangsa saat ini berada dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera, mencerminkan realitas pahit yang dirasakan oleh rakyat.Kritik Prabowo
Kritik tajam dari masyarakat tertuju pada Presiden Prabowo, yang memunculkan slogan tersebut. Di tengah kenyataan bahwa kita hidup di negeri yang kaya, tetapi kesejahteraan masih menjadi mimpi bagi banyak orang. Negeri besar yang justru dikendalikan oleh segelintir para tirani dengan sewenang-wenang menetapkan kebijakan yang menguntungkan mereka, sementara rakyat menanggung kesengsaraan tanpa adanya pemikiran terhadap dampak yang ditimbulkan.Indonesia yang gelap menggambarkan sebuah bangsa yang tengah berjuang mencari cahaya keadilan, di tengah berbagai persoalan seperti ketimpangan sosial yang terus terjadi. Rakyat merindukan keadilan sebagai solusi nyata, bukan sekadar janji politik. Kebijakan efisiensi yang diterapkan saat ini tidak hanya berimbas pada sektor kesehatan dan pendidikan, disisi lain juga memicu banyak PHK terhadap para pekerja menjadi alasan perusahaan dalam menjaga efisiensi oprasional dan stabilitas keuangan, agar perusahaan dapat bertahan. Jika efisiensi menjadi alasan pemutusan hubungan kerja bagi para buruh, mengapa efisiensi tidak berlaku dalam sistem pemerintahan yang gemoy? Jumlah menteri dan wakil menteri yang begitu banyak, dengan staf yang berlimpah, seakan menunjukkan bahwa efisiensi hanya berlaku bagi rakyat kecil, bukan bagi para pemangku kebijakan.
Muncul tagar #kaburajadulu
Seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya, Indonesia negeri yang kaya namun penduduknya tidak merasakan kayanya. Memang dalam pemerintahan berada dalam sistem demokrasi atas nama rakyat, kemudian memegang sebuah ideologi besar yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi acuan cara pandang, pedoman hidup, dasar hidup dan jalan hidup bangsa Indonesia. Bagaimana sikap atas saling menghargai dengan menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan atau nasionalisme, demokratisasi dan kesejahteraan menjadi tombak utama bangsa Indonesia. Tagar “kabur aja dulu” Menjadi bentuk ekspresi dari warga negara Indonesia yang merasa hidup lebih baik di luar negeri dari pada Indonesia yang dipenuhi dengan konflik sosial, ekonomi dan politik.Hal itu bermula dari kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran oleh pemerintah hingga mencapai Rp 306,69 triliun atau sekitar 10 persen dari APBN. Sehingga efisiensi anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai kementerian dan lembaga. Tak hanya itu, sehingga munculnya tagar #Kabur Aja Dulu lantaran sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Semakin hari, masyarakat semakin terpuruk, pemimpin dan para tirani membuat kebijakan sembari menindas rakyat, alasanya jelas untuk kepentingan mereka sendiri namun berdalih untuk kepentingan rakyat.
Kata sejahtera hanya utopia
Para tirani adalah para kaum otak bisnis, dari penguasa sampai dengan para kapitalis mulai menjual negeri ini atas nama investasi masa depan. Prabowo dalam sambutannya di Kongres VI Partai Demokrat: “Kita punya potensi yang kuat dan kita ternyata melihat di mana-mana kita bisa menghemat, menghemat itu baik, menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting,” Prabowo juga menyebut, yang harus diutamakan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama melalui efisiensi anggaran. “Rakyat masih butuh, kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur,” ujarnya. Menjual kata kesejahteraan, namun kenyataanya kita sekarang tidak baik-baik saja, sampai-sampai beberapa orang memilih untuk kabur ke luar negeri demi mencari peluang, untuk bisa hidup dan mendapatkan gaji yang selayaknya. Kesejahteraan hanya utopia visi atau impian ideal yang sulit atau bahkan mustahil diwujudkan dalam kenyataan.Oleh: Moh. Danil Fathoni
Referensi:
Sorensen, G. (2014). Demokrasi dan demokratisasi: Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
El Kurniawan, M. A. (2024, Juni 5). Apa itu otokratis? Pengertian, kelebihan, kekurangan, dan ciri-ciri. Narasi TV.
SmartID. (2025). Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Koentjoro, T. (2007). Regulasi kesehatan di Indonesia. Yogyakarta: Andi.
Redjosari, S. M. (2025, Februari 20). Indonesia gelap: Demonstrasi mahasiswa dan tagar #KaburAjaDulu. UIN Sunan Ampel Surabaya.
Azis, A. P. A. (2024, Juni 21). Tahap dan penyelesaian masalah PHK karena efisiensi. Hukumonline.com.
Kriswaningsih, T. A. (2025, Februari 26). Prabowo singgung efisiensi anggaran di Kongres Demokrat: Menghemat itu baik. Kompas TV.
Wijaya, M. H. D. (2016, Januari). Opini politik kaum muda. Media Nusa Creative.
Posting Komentar