Pena Laut - Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Banyuwangi, kolaborasi nonton bareng (Nobar) film dokumenter Angin Timur.
Pelaksanaan nobar Angin Timur produksi Watchdoc diikuti puluhan anggota PMII dan IMM di Dragon Cafe Desa Jajag, Kecamatan Gambiran pada Senin (17/10/2023) sekitar pukul 19.00.
Turut hadir Ahmad Rifai, Auditor Hukum, Danu Budiyono, Aktivis Sosial Politik, Anim Jauhariyah, Peneliti Ekonomi sebagian pemantik kegiatan tersebut.
Film yang berdurasi satu jam 40 menit itu berkisah tentang dampak yang dialami nelayan akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kerusakan lingkungan karena pihak pertambangan.
Terkhusus dampak yang dialami Nelayan di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran akibat PT. Bumisuksesindo (BSI) yang mengelola pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.
Dari sisi politik Danu Budiyono menyampaikan bahwasanya aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. BSI yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terindikasi digunakan oleh kelompok politik tertentu.
"Kemudian berbicara keberlangsungan aktivitas pertambangan di Tumpang Pitu sudah tidak mungkin dihentikan, namun kita berharap agar pertambangan jangan sampai merambat ke Gunung Salakan," ujar Danu
Menurut Danu aktivitas pertambangan berpotensi pindah ke Gunung Salakan (Sebelah Gunung Tumpang Pitu) yang saat ini masih dilakukan penelitian, apabila hasil tambang di Tumpang pitu habis.
Adapun Anim sebagai Peneliti Ekonomi menyampaikan sebanyak apapun keuntungan yang dihasilkan dari pertambangan tidak akan sesuai untuk menutup dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
"Pertambangan adalah jalan terakhir yang harus dilakukan kajian secara mendalam, karena masih banyak sektor Industri yang bisa dibangun secara terpadu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah," jelasnya.
Sedangkan Tedjo Rifai menyinggung soal Nelayan, Petani dan Pekebun yang merupakan tiga basis masyarakat terbesar di Banyuwangi yang masih jauh dari kata sejahtera.
"Saya menganggap program dari pemerintah terkait kesejahteraan tiga lapisan masyarakat tersebut tidak maksimal, sehingga jauh dari kata sejahtera," ucap Tedjo.
Kemudian Tedjo juga menganggap dengan adanya pertambangan dengan tawaran kesejahteraan juga tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan.
Dia berpesan kepada peserta yang hadir agar saat momen politik harus cerdas memilih, jangan hanya karena iming - iming uang atau apapun, dan harus selalu dikawal kebijaknya saat terpilih.
"Tidak bisa dipungkiri berdirinya pertambangan atau industri yang lain ditentukan oleh pemerintah yang memimpin waktu itu," ucapnya.
Sebagai penutup Tedjo beranggapan untuk menghindari kepentingan politik antara penguasa dan pengesahan harus ada calon pemimpin dari jalan independen. (Zak)
1 komentar