Pena Laut - Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kabupaten Banyuwangi geruduk kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (9/9/2022).
Mereka menuntut agar kebijakan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dicabut karena dianggap kurang tepat dan merugikan rakyat.
Mengingat menuntut Koordinator lapangan (Korlap) Aksi M. Haddad Alwi Nasyafiallah, saat ini masyarakat masih berusaha keluar dari masa sulit akibat Pandemi Covid-19.
"Kenaikan harga BBM sudah pasti akan menambah beban masyarakat khususnya kelas bawah, karena pasti berimbas kenaikan harga komoditas seperti bahan pangan dan jasa," jelas Nasa.
Sehingga, lanjut Nasa, dapat dipastikan Negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. "Tentunya masyarakat akan semakin menjerit dan kesusahan menghadapi dampak kebijakan ini," ucapnya.
Ratusan massa aksi yang hadir juga mengkritisi kebijakan relokasi anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukanlah sebuah solusi yang solutif.
Salah satu orator aksi mengatakan bansos sendiri masih banyak permasalahan terkait mekanisme dan teknis penyaluran.
"Bansos tidak akan menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah, malah memungkinkan membuat kegaduhan baru ditengah-tengah masyarakat," jelasnya.
"Selama ini yang terjadi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dan cenderung dikorupsi, sehingga masyarakat bawah harus dikorbankan," lanjutnya.
Kemudian atas PMII Banyuwangi berdasarkan pres rilis, mereka menyatakan sikap dan menuntut tujuh hal
1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM.
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
5. Mencopot BPH migas.
6. Mengesahkan RUU EBT.
7. Menjamin kestabilan harga bahan pokok.
Setelah sekitar dua jam lebih menyuarakan tuntutan di simpang tiga Kantor DPRD Banyuwangi, massa aksi masuk ke ruangan DPRD untuk menemui anggota Dewan.
Namun sayangnya Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahya Negara berhalangan Hadir, yang akhirnya ditemui oleh Anom Basori anggota Komisi III DPRD Banyuwangi.
"Kami akan memfasilitasi aspirasi dari kader kader PMII dan akan segera kami sampaikan kepada Ketua DPRD," ujar Anom.
Sedangkan Nasa mengatakan akan menagih janji dari tuntutan kader PMII pada Senin (12/9/2022) mendatang.
"Karena Ketua DPRD berhalangan hadir dengan alasan yang tidak jelas, pada Senin depan kami akan menagih janji para anggota dewan," ucap Nasa.
Massa aksi kemudian meninggalkan gedung DPRD dan melakukan tahlil bersama, lalu membubarkan diri sekitar pukul 19.00. (Zak)
Posting Komentar