PENA LAUT - Rekrutmen guru dengan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terus memicu kegaduhan, seleksi untuk guru PPPK menuai banyak sekali protes dari lembaga pendidikan swasta. Protes ini disebabkan banyaknya guru terbaik dari sekolah-sekolah swasta migrasi ke sekolah negri setelah lolos seleksi PPPK.
Bagi guru-guru swasta yang lolos seleksi, kesuksan ini merupakan kebahagian yang tak terhingga, terbayang dalam fikiran mereka akan memperoleh kesejahtraan lebih baik. Kebahagian mereka ini berbanding terbalik dengan perasaan penyelenggaraan pendidikan swasta.
Lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh beberapa komunitas masyarakat pasti merasa sangat kehilangan, apalagi guru-guru swasta yang migrasi ke sekolah-sekolah negri merupakan pendidik yang mapan dengan pengabdian yang lama.
Dapat kita bayangkan, betapa sulitnya mencari guru pengganti ditengah proses pembelajaran sedang berlangsung, apalagi jika guru-guru tersebut pengampu mata pelajaran dengan keahlian khusus.
Ironisnya, disekolah tertentu jumlah guru yang lolos seleksi PPPK mencapai puluhan, bahkan, di Banyuwangi ada kepala sekolah swasta yang migrasi ke sekolah negri karena lolos seleksi PPPK.
Pola rekrutmen yang sangat terbuka banyak disesalkan para penyelenggara pendidikan swasta, karena itulah sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti Muhammadiyah, Nahdlatul ulama, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Perguruan Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik dan Majelis Pendidikan Kristen memprotes seraya mangadukan persoalan gaduh seleksi PPPK ke DPR RI.
Mereka berharap pemerintah lebih berempati pada sekolah swasta. Apalagi faktanya, jumlah sekolah swasta lebih banyak dibanding sekolah negri. Protes sejumlah ormas itu dapat dipahami karena fenomena migrasi guru swasta secara besar-besaran ke sekolah negri dapat membahayakan posisi sekolah swasta.
Kuwalitas pembelajaran pada peserta didik pasti akan sangat terganggu, itu karena memang tidak mudah mendapatkan guru yang berkuwalitas seperti mereka yang migrasi ke sekolah negri. Kondisi ini mengharuskan sekolah swasta membina guru-guru baru dari awal, padahal untuk mendapatkan guru yang berkompeten (qualified) membutuhkan proses yang lama.
Bukan hanya soal kompetensi, guru-guru yang mengabdi di sekolah swasta juga memperoleh pembinaan mengenai pentingnya pengabdian. Nilai-nilai pengabdian sangat penting bagi sekolah swasta.
Dimensi pengabdian itulah yang mampu menjadikan guru-guru swasta mampu mendidik dan mampu mengasuh peserta didik dengan sepenuh hati. Meski begitu, pengabdian guru-guru swasta bisa tergerus jika ada tawaran mendidik di tempat lain, apalagi lembaga itu lebih menjanjikan kesejahtraan dan masa depan.
Pergeseran komitmen guru-guru ini sangatlah manusiawi, karena mereka menghadapi berbagai problem kehidupan yang rill.
Persoalaan kesejahtraan guru terutama dialami lembaga pendidilkan swasta berkategori menengah kebawah, sekolah seperti ini sangatlah sulit untuk menahan guru-guru terbaiknya dari godaan mengikuti seleksi PPPK.
Padahal kontribusi sekolah swasta dalam meningkatkan kapasitas guru-guru yang mengikuti seleksi guru PPPK itu sangat besar. Karena itu, dapat dipahami jika para penyelenggara pendidikan swasta merasa tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah.
Para penyelenggara pendidikan swasta harus kehilangan guru-guru terbaik yang migrasi ke sekolah negri.
Pada konteks ini, pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih berempati lagi pada lembaga pendidikan swasta, caranya dengan menugaskan guru-guru swasta yang lolos seleksi PPPK ke sekolah asal.
Kebijakan ini penting untuk mencegah kegaduhan lebih lanjut sekaligus mengafirmasi lembaga pendidikan swasta. Harus diingat, pemerintah akan sangat kesulitan menunaikan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah konstitusi tanpa partisipasi masyarakat.
Penulis : Aanisah Hajir Dz.
Baca Juga: Pengertian Organisasi
Posting Komentar